Dalam Program
Kebijakan Publik kali ini Dikko Alrakhman dari MPKP Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia memaparkan hasil penelitiannya mengenai pengaruh
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagai negara yang
sejak pertama pembentukannya telah mencanangkan konsep welfare state
dalam konstitusi, Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata dilakukan Pemerintah dengan
menciptakan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Namun
demikian, tujuan tersebut hingga kini masih belum seperti yang diharapkan,
karena baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih terus menghadapi
persoalan kemiskinan.
Berbagai program
pengentasan kemiskinan sudah dijalankan tetapi hasilnya belum memberikan dampak
pengentasan kemiskinan yang signifikan. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan
nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di tingkat daerah.
Upaya pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka
menanggulangi kemiskinan adalah salah satunya dengan mendorong pembangunan
ekonomi.
Pemerintah
Daerah dipandang perlu memerhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah
instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi agar pada akhirnya dapat mencapai
tujuan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan (welfare) masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi dapat menjadi variabel yang sangat penting bagi upaya menanggulangi
kemiskinan di daerah, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian,
masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah pertumbuhan ekonomi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
Sumatera Selatan?”
